Bupati Tulungagung Dapat Dilantik, Mendagri Berterima Kasih Kepada KPK

Bupati Tulungagung Dapat Dilantik, Mendagri Berterima Kasih Kepada KPK

Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung terpilih Syahri Mulyo-Marwoto Birowo dilantik oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (25/9/2018). Pelantikan tersebut dihadiri dan disaksikan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo.

Setelah menghadiri prosesi pelantikan, Tjahjo mengapresiasi dan berterimakasih kepada KPK yang telah mengizinkan peminjaman Bupati Tulungagung terpilih. Karena KPK mengizinkan Bupati Tulungagung terpilih untuk dilantik. “Dia harus menjalankan tugas dan fungsinya, karena yang bersangkutan tidak bisa tinggal di daerah maka dari itu tunjuklah pelaksana tugas (Plt) sampai dengan yang bersangkutan berkekuatan hukum tetap,” ucapnya.

Selanjutnya Mendagri mengeluarkan Surat Nomor: 132.33/7553/SJ yang ditujukan untuk Gubernur Jawa Timur mengenai perihal Penugasan Wakil Bupati Tulungagung Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Tulungagung sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Selain itu, Tjahjo juga memberikan tugas tambahan untuk Gubernur Jawa Timur yaitu melakukan monitoring terhadap kasus tersebut serta melaporkan perkembangannya kepada Mendagri.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Sandiaga Uno Membalas Sindiran PSI Tentang Dana Awal Kampanye

Image
Sandiaga Uno Membalas Sindiran PSI Tentang Dana Awal Kampanye Calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi sindiran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyebut bahwa dana awal kampanye pasangan calon nomor urut 02 tidak masuk akal. Sandiaga mengatakan bahwa jumlah dana awal kampanye sebesar Rp2 miliar yang dilaporkan pihaknya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat masuk akal. Angka tersebut menurut Sandiaga sudah sesuai dengan kebutuhan kampanye jangka pendek tim Prabowo-Sandi. “Sangat masuk akal. Ini kan rekening pemenangan, saya diberi tahu harus diisi. Diisi berapa perlunya, kita secukupnya, seperlunya saja,” ucap Sandiaga setelah usai menghadiri acara ulang tahun ke-50 Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Senin 24 September 2018 malam. Sandiaga memberkan bahwa angka Rp2 miliar yang disetorkan ke KPU merupakan dana awal yang diperkirakan untuk membiayai aktivitas tim pemenangan Prabowo-Sandi selama kurang lebih
Read more

Bawaslu Mengatakan Kampanye di Masjid dan Fasilitas Pemerintah Akan Ditindak Lanjuti

Image
Bawaslu Mengatakan Kampanye di Masjid dan Fasilitas Pemerintah Akan Ditindak Lanjuti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dipastikan bahwa akan menindak tegas apabila ada pihak-pihak yang menggunakan tempat yang dilarang seperti tempat ibadah, tempat pendidikan, dan fasilitas pemerintah untuk berkampanye. Hal tersebut dia ungkapkan saat menanggapi dua pasangan Capres-Cawaprse, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno sama-sama didukung ulama. Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin memastikan bahwa pihaknya akan bertindak tegas sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku. “Pastikan kita akan memberikan penindakan atas pelanggaran yang dilakukan. Kan sudah jelas di masjid dan tempat pendidikan tidak boleh,” ucapnya saat ditemui di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (25/9/2018). Dukungan itu dikhawatirkan akan membuat tempat ibadah, dalam hal ini masjid dijadikan sebagai tempat untuk berkampanye. Hal utamanya adalah saat pa
Read more

DPR Mendorong untuk Segera Sahkan Revisi UU ASN

Image
DPR Mendorong untuk Segera Sahkan Revisi UU ASN Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) didorong segera untuk disahkan menjadi sebuah undang-undang (UU) Dorongan tersebut dari Koalisi Wakil Rakyat dan Rakyat Pendukung Revisi UU ASN. “Mendukung disahkan Revisi UU ASN sebagai dasar hukum pengangkatan pegawai pemerintahan NON-PNS di semua bidang yang ada 4 Kategori nomenklatur, yaitu Honorer (K2 dan Non K), Kontrak, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Tetap NON-PNS, seperti yang termasuk dalam draft Revisi UU ASN DPR RI, Pasal 131 A,” ujar Perwakilan Koalisi Wakil Rakyat dan Rakyat Pendukung Revisi UU ASN, Rieke Diah Pitaloka di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/9/2018). Selain itu ada juga mekanisme pengangkatan dalam Pasal 131 A Revisi UU ASN diantaranya, bertahap sesuai dengan kondisi keuangan negara. Kemudian, melalui verifikasi dan validasi data yang transparan dengan mempertimbangkan masa kerja atau pengabdian kepada ne
Read more