Inilah Alasan Mengapa Din Syamsuddin Mengundurkan diri Jabatan Utusan Khusus Presiden

Inilah Alasan Mengapa Din Syamsuddin Mengundurkan diri Jabatan Utusan Khusus Presiden

`
Din Syamsuddin menemui Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Kedatangannya bertujuan untuk melaporkan pengunduran dirinya sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog Antaragama dan Peradaban.

Kedatangan Din diterima langsunsg oleh Jokowi. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 30 menit.
Setelah usai pertemuan antara Din dan Jokowi, Din mengatakan bahwa Jokowi telah menerima surat pengunduran dirinya. Kepada Jokowi, Din menjelaskan alasan pengunduran dirinya.

“Alhamdulillah beliau sudah dapat memahami maksudnya. Saya menyampaikan alasan ini semata-mata untuk kebaikan, kemaslahatan, terutama penuaian tugas dan kegiatan saya selama ini,” ucap Din di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Din menjelaskan bahwa pengunduran dirinya dalam rangka untuk menjaga netralitas di Pilpres 2019 mendatang. Karena diluar tugasnya sebagai Utusan Khusus Presiden, Din juga aktif memimpin berbagai organisasi. Diantaranya adalah sebagai Ketua Dewa Pertimbangan MUI hingga Ketua Dewa Nasional Pergerakan Indonesia Maju.

Dirinya mengatakan bahwa tiap-tiap organisasi tersebut memiliki anggota yang terdiri dari ketua-ketua umum ormas Islam yang memiliki aspirasi berbeda di Pilpres 2019 mendatang.

“Belum lagi saya ikut juga memimpin Inter Religious Council Indonesia, dewan agama-agama yang umat-umatnya berbagai agama itu juga memiliki aspirasi berbeda,” kata Din.

Alasan lainnya, Din kini juga Masih aktif secara struktural di Muhammadiyah. Meski hanya menjabat sebagai ketua tingkat paling bawah, tingkat ranting, Din menyatakan dirinya harus mengikuti garis organisasi dan tidak terlibat politik praktis.

Jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden, kata Din, justru akan menghalangi upayanya membangun kebersamaan dari masyarakat majemuk di berbagai organisasi.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Sandiaga Uno Membalas Sindiran PSI Tentang Dana Awal Kampanye

Image
Sandiaga Uno Membalas Sindiran PSI Tentang Dana Awal Kampanye Calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi sindiran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyebut bahwa dana awal kampanye pasangan calon nomor urut 02 tidak masuk akal. Sandiaga mengatakan bahwa jumlah dana awal kampanye sebesar Rp2 miliar yang dilaporkan pihaknya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat masuk akal. Angka tersebut menurut Sandiaga sudah sesuai dengan kebutuhan kampanye jangka pendek tim Prabowo-Sandi. “Sangat masuk akal. Ini kan rekening pemenangan, saya diberi tahu harus diisi. Diisi berapa perlunya, kita secukupnya, seperlunya saja,” ucap Sandiaga setelah usai menghadiri acara ulang tahun ke-50 Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Senin 24 September 2018 malam. Sandiaga memberkan bahwa angka Rp2 miliar yang disetorkan ke KPU merupakan dana awal yang diperkirakan untuk membiayai aktivitas tim pemenangan Prabowo-Sandi selama kurang lebih
Read more

Bawaslu Mengatakan Kampanye di Masjid dan Fasilitas Pemerintah Akan Ditindak Lanjuti

Image
Bawaslu Mengatakan Kampanye di Masjid dan Fasilitas Pemerintah Akan Ditindak Lanjuti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dipastikan bahwa akan menindak tegas apabila ada pihak-pihak yang menggunakan tempat yang dilarang seperti tempat ibadah, tempat pendidikan, dan fasilitas pemerintah untuk berkampanye. Hal tersebut dia ungkapkan saat menanggapi dua pasangan Capres-Cawaprse, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno sama-sama didukung ulama. Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin memastikan bahwa pihaknya akan bertindak tegas sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku. “Pastikan kita akan memberikan penindakan atas pelanggaran yang dilakukan. Kan sudah jelas di masjid dan tempat pendidikan tidak boleh,” ucapnya saat ditemui di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (25/9/2018). Dukungan itu dikhawatirkan akan membuat tempat ibadah, dalam hal ini masjid dijadikan sebagai tempat untuk berkampanye. Hal utamanya adalah saat pa
Read more

DPR Mendorong untuk Segera Sahkan Revisi UU ASN

Image
DPR Mendorong untuk Segera Sahkan Revisi UU ASN Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) didorong segera untuk disahkan menjadi sebuah undang-undang (UU) Dorongan tersebut dari Koalisi Wakil Rakyat dan Rakyat Pendukung Revisi UU ASN. “Mendukung disahkan Revisi UU ASN sebagai dasar hukum pengangkatan pegawai pemerintahan NON-PNS di semua bidang yang ada 4 Kategori nomenklatur, yaitu Honorer (K2 dan Non K), Kontrak, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Tetap NON-PNS, seperti yang termasuk dalam draft Revisi UU ASN DPR RI, Pasal 131 A,” ujar Perwakilan Koalisi Wakil Rakyat dan Rakyat Pendukung Revisi UU ASN, Rieke Diah Pitaloka di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/9/2018). Selain itu ada juga mekanisme pengangkatan dalam Pasal 131 A Revisi UU ASN diantaranya, bertahap sesuai dengan kondisi keuangan negara. Kemudian, melalui verifikasi dan validasi data yang transparan dengan mempertimbangkan masa kerja atau pengabdian kepada ne
Read more