Timwas Siap Berbagi Data dengan KPK untuk Menuntaskan Kasus Century

Timwas Siap Berbagi Data dengan KPK untuk Menuntaskan Kasus Century

Tim Pengawas (Timwas) Bank Century siap untuk berbagi data dan informasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuannya adalah agar kasus Bank Century itu segera dapat dituntaskan oleh KPK.

“Mungkin kita juga bisa sharing data dan informasi. Karena kita percaya dalam berbagai survei KPK bersama Presiden dan TNI adalah institusi yang paling dipercaya rakyat,” ujar salah satu Inisiator Timwas Century Maruarar Sirait di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/9/2018).
Maka dari itu Timwas berharap ada perkembangan yang jelas terkait dengan penuntasan kasus Bank Century ini. “Nah kita tidak mau jelas Pilpres 2019 muncul lagi Century, seperti kemarin 2014 lalu muncul lagi. Ya sudah tuntaskan saja, yang salah katakan salah,” jelas Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Karena hukum harus tajam keatas maupun ke bawah. “Jangan sampai ada yang meninggalkan pertanyaan dan dipolitisasi. Setiap Pilpres muncul kita enggak mau seperti itu,” tambahnya.
Dia pun menjelaskan bahwa Timwas Century tidak memiliki tujuan untuk mencemari nama partai tertentu dalam mendorong KPK menuntaskan kasus Century itu. “Tidak ada unsur-unsur seperti itu yang menjadi motivasi kami,” katanya.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Sandiaga Uno Membalas Sindiran PSI Tentang Dana Awal Kampanye

Image
Sandiaga Uno Membalas Sindiran PSI Tentang Dana Awal Kampanye Calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi sindiran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyebut bahwa dana awal kampanye pasangan calon nomor urut 02 tidak masuk akal. Sandiaga mengatakan bahwa jumlah dana awal kampanye sebesar Rp2 miliar yang dilaporkan pihaknya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat masuk akal. Angka tersebut menurut Sandiaga sudah sesuai dengan kebutuhan kampanye jangka pendek tim Prabowo-Sandi. “Sangat masuk akal. Ini kan rekening pemenangan, saya diberi tahu harus diisi. Diisi berapa perlunya, kita secukupnya, seperlunya saja,” ucap Sandiaga setelah usai menghadiri acara ulang tahun ke-50 Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Senin 24 September 2018 malam. Sandiaga memberkan bahwa angka Rp2 miliar yang disetorkan ke KPU merupakan dana awal yang diperkirakan untuk membiayai aktivitas tim pemenangan Prabowo-Sandi selama kurang lebih
Read more

Bawaslu Mengatakan Kampanye di Masjid dan Fasilitas Pemerintah Akan Ditindak Lanjuti

Image
Bawaslu Mengatakan Kampanye di Masjid dan Fasilitas Pemerintah Akan Ditindak Lanjuti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dipastikan bahwa akan menindak tegas apabila ada pihak-pihak yang menggunakan tempat yang dilarang seperti tempat ibadah, tempat pendidikan, dan fasilitas pemerintah untuk berkampanye. Hal tersebut dia ungkapkan saat menanggapi dua pasangan Capres-Cawaprse, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno sama-sama didukung ulama. Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin memastikan bahwa pihaknya akan bertindak tegas sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku. “Pastikan kita akan memberikan penindakan atas pelanggaran yang dilakukan. Kan sudah jelas di masjid dan tempat pendidikan tidak boleh,” ucapnya saat ditemui di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (25/9/2018). Dukungan itu dikhawatirkan akan membuat tempat ibadah, dalam hal ini masjid dijadikan sebagai tempat untuk berkampanye. Hal utamanya adalah saat pa
Read more

DPR Mendorong untuk Segera Sahkan Revisi UU ASN

Image
DPR Mendorong untuk Segera Sahkan Revisi UU ASN Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) didorong segera untuk disahkan menjadi sebuah undang-undang (UU) Dorongan tersebut dari Koalisi Wakil Rakyat dan Rakyat Pendukung Revisi UU ASN. “Mendukung disahkan Revisi UU ASN sebagai dasar hukum pengangkatan pegawai pemerintahan NON-PNS di semua bidang yang ada 4 Kategori nomenklatur, yaitu Honorer (K2 dan Non K), Kontrak, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Tetap NON-PNS, seperti yang termasuk dalam draft Revisi UU ASN DPR RI, Pasal 131 A,” ujar Perwakilan Koalisi Wakil Rakyat dan Rakyat Pendukung Revisi UU ASN, Rieke Diah Pitaloka di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/9/2018). Selain itu ada juga mekanisme pengangkatan dalam Pasal 131 A Revisi UU ASN diantaranya, bertahap sesuai dengan kondisi keuangan negara. Kemudian, melalui verifikasi dan validasi data yang transparan dengan mempertimbangkan masa kerja atau pengabdian kepada ne
Read more